
Indeks kerawanan Pemilu (IKP) Sumatera Selatan berada di peringkat 4 dari 28 provinsi yang masuk klasifikasi kerawanan sedang. Posisi Sumsel naik 15 peringkat dari IKP sebelumnya di peringkat 19.
Peringkat itu ialah hasil input data Bawaslu Sumsel dalam pemetaan kerawanan penyeleksian 2024 menurut pendalaman Bawaslu pada 2023 kepada isu-isu strategis Pemilu
Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan menyampaikan, pemetaan kerawanan penyeleksian 2024 perlu dijalankan alasannya peringkat IKP Sumsel naik signifikan. Adanya IKP ini agar bisa memitigasi permasalahan yg terjadi dalam setiap tahapan yg mau berlangsung.
“Ada dua isu strategis yang mesti diwaspadai bagi memitigasi potensi pelanggaran yang terjadi. Seperti netralitas ASN, TNI/Polisi, instruksi etik penyelenggara Pemilu, rekapitulasi perhitungan, perolehan bunyi berjenjang yang bermasalah, intimidasi kepada para kandidat kepala daerah dan politik uang. Mitigasi penting dijalankan sehingga pengawasan mesti berjalan dengan baik,” ujar Kurniawan di ketika Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan pada Pilkada Serentak 2024, Sabtu (21/9/2024).
Antisipasi Bawaslu Untuk Sumatera Selatan
Anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Massuryati mengungkapkan, peningkatan peringkat Sumsel alasannya skor kerawanan alami peningkatan.
“IKP Sumsel yang dirilis 2022 cuma sebesar 35,07 poin, namun pada 2024 menjadi 55,32 poin,” ujar Massuryati.
Posisi Sumsel berada di bawah Aceh yg berada pada peringkat 1, lalu Jawa Tengah (2) dan Jawa Barat (3). Ad interim menurut pemetaan kerawanan pemilihan, Sumsel masuk dalam klasifikasi beresiko buat dimensi sosial politik dan tahapan pencalonan.
“Pada dimensi sosial politik, skor Sumsel cukup besar meraih 11,41. Dimensi sosial politik Sumsel berada di peringkat 8 secara nasional,” katanya.
Baca juga: 4 Kepala Daerah di Sumsel Perlop alasannya Ikut Pilkada, Posisi Diisi Pjs-Plt |
Sementara untuk tahapan pencalonan, skor Sumsel juga masuk klasifikasi tinggi dengan 13,12 poin. Sumsel berada di peringkat 4 selaku provinsi paling beresiko secara nasional dari sisi tahapan pencalonan.
Ad interim bagi kabupaten/kota, Massuryati menyebut Pilkada Lahat masuk daftar dengan tingkat kerawanan tinggi. Sedangkan kerawanan sedang ada di 11 kabupaten/kota dan sisanya 5 daerah kerawanan rendah.
Daerah Sumsel Rawan Tahapan Pilkada
Sementara bagi klasifikasi kerawanan tahapan Pilkada, ada 2 wilayah di Sumsel masuk daerah kerawanan tinggi. Yakni di Pilkada Musi Banyuasin dan Lahat.
“Muba masuk klasifikasi kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik, sedangkan Lahat masuk kerawanan tinggi pada tahapan pencalonan,” ungkapnya.
Dia menganggap meski Pilkada Sumsel dan kabupaten/kota tidak masuk klasifikasi beresiko pada di ketika kampanye dan pungut hitung, peningkatan kewaspadaan perlu dijalankan pada masa tahapan tersebut. Sebab, bisa saja terjadi potensi atau hal-hal yang tidak diinginkan.
“Nir menutup kemungkinan potensi kerawanan tinggi terjadi pada tahapan kampanye dan pungut hitung meskipun Sumsel tidak masuk kerawanan tinggi secara nasional. Tetap konsentrasi, apapun dapat terjadi di saat Pilkada nanti. Teorinya semua kandidat ingin menang, tidak ingin kalah walaupun mereka menyampaikan bersiap menang bersiap kalah,” ungkapnya.
Dia juga meminta komisioner Bawaslu se-Sumsel bagi tidak bermain dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada serentak. Dia menyebut pihaknya sudah disumpah jabatan, sehingga mesti mempertahankan netralitas.
“Jangan main 2 kaki atau 12 kaki. Jaga nama baik marwah Bawaslu,” ungkapnya.