Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati – Foto: Andhika Prasetia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak berbalik nyata pada bulan Maret 2025. Meskipun ia mengakui penerimaan pajak di dua bulan permulaan 2025 mengalami penurunan.
Menurut Bendahara Negara, dari yang semula minus 13% di bulan Januari, angka penerimaan pajak terus membaik di bulan Februari hingga cuma minus 4%. Lalu kondisinya berbalik di bulan Maret menjadi nyata 9,1%.
Penerimaan Pajak Mulai Pulih di Maret, Sri Mulyani Sebut Sudah Turnaround
“Kalau kita lihat, penerimaan pajak bruto pada bulan Maret telah mengalami turnaround,” ucap Sri Mulyani. Pertumbuhannya sempat minus 13 persen pada bulan Januari. Di bulan Februari membaik menjadi minus 4 persen. Pada Maret, pertumbuhannya sudah positif 9,1 persen dan menunjukkan perbaikan yang cukup baik.
Pada potensi itu Sri Mulyani menerangkan argumentasi Kementerian Keuangan sempat menangguhkan pertemuan pers APBN KiTa bulan Februari 2025. Menurutnya hal itu disebabkan lantaran data yang masih dinamis, apalagi lantaran adanya penerapan Coretax dan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan pajak.
“Kenapa kami kemarin menangguhkan melakukan press conference? Karena memang datanya masih sungguh liquid, masih dinamis. Karena adanya Coretex, di segi lain adanya penerapan TER dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one-off. Sehingga tak ingin bikin kepanikan market,” bebernya.
Data Pajak Masih Dinamis, Coretax Jadi Tantangan Transisi
Ia juga menyinggung pemberitaan yang menyinari kinerja APBN yang dinilai tidak prudent. Namun Bendahara Negara membantah hal itu dan menyebut APBN telah mempersiapkan ruang untuk banyak sekali jadwal Presiden Prabowo Subianto.
“Karena dalam sebulan terakhir ini dibentuk headline untuk bikin seperti APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent dan ini akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak jadwal namun itu seluruhnya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable,” tutupnya.
Selain memaparkan kinerja pajak, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan terus melakukan penyesuaian dan adaptasi atas perubahan sistem dan kebijakan perpajakan. Ia menekankan bahwa proses transisi, terutama dengan penerapan sistem Coretax dan penyesuaian perhitungan melalui Tarif Efektif Rata-rata (TER), memerlukan waktu dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan disinformasi di pasar.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi yang akurat kepada publik, terutama dalam masa transisi kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan. Menurutnya, pengelolaan informasi yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, terutama di tengah ketidakpastian global.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan bahwa seluruh langkah kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal tetap menjadi prioritas, sekaligus mendukung berbagai program strategis nasional yang sudah dirancang dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
