Jakarta –
Beberapa hari setelah diterbitkannya Perpres No 83 Tahun 2024 ihwal Badan Gizi Nasional, Presiden Jokowi mengangkat Dr Dadan Hindayana selaku Kepala Badan. Langkah cepat ini dimaksudkan biar Badan Gizi Nasional secepatnya bergerak menyiapkan implementasi kesibukan yg menjadi tugasnya pada 2025, khususnya pemenuhan gizi anak lewat kesibukan makan bergizi gratis.
Bukan hal yang ringan memikul amanah di Badan Gizi Nasional. Dengan budget Rp 71 triliun dan target sasaran sekitar 80 juta anak, maka pelaksanaan kesibukan makan bergizi gratis mulai sarat tantangan dan rintangan di tingkat lapangan.
Saat ini, Kepala Badan mesti apalagi dahulu menyiapkan jajaran birokrasi dan pegawanegeri yg mau duduk mengisi banyak sekali jabatan di Badan Gizi Nasional mengingat Badan ini ialah kelembagaan gres yang belum pernah dibikin oleh pemerintah. Bahkan kantornya juga belum ada.
Namun, dengan pola Prepres No 83 Tahun 2024 diinginkan persiapan penyeleksian dan rekrutmen pegawanegeri di Badan Gizi Nasional sanggup secepatnya diwujudkan. Apalagi, sejak beberapa bulan kemudian banyak sekali konferensi sudah dijalankan buat menyiapkan kesibukan unggulan Prabowo ini yakni makan bergizi gratis.
Tantangan Implementasi
Indonesia selaku negara kepulauan dan berisikan 514 kabupaten/kota dengan jangkauan dari Sabang hingga Merauke akan menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan kesibukan Badan Gizi Nasional. Banyak sekolah akan dari tingkat dasar hingga menengah yang berlokasi di tempat-tempat terpencil dengan transportasi sulit. Aspek logistik dalam penyiapan makan bergizi gratis mesti diperhitungkan dengan sungguh matang.
Di beberapa negara maju, tersedia dapur sekolah dan lunch hall yg mempermudah penyelenggaraan makan siang bareng di sekolah. Lain halnya di Indonesia, siswa-siswa kita sudah sudah biasa jajan di pinggir jalan di sekeliling sekolah. Jajanan yg sebagian di antaranya kurang bersih dan tidak cukup mengandung gizi serta dijual murah sudah menjadi keseharian konsumsi siswa di Indonesia.
Makan siang bergizi gratis sudah menimbang-nimbang kandungan kalori dan gizi dalam setiap serving yang disajikan, sehingga asupan gizi siswa diinginkan lebih meningkat. Keanekaragaman suguhan mesti memperoleh perhatian dari penyelenggara kesibukan makan bergizi gratis. Fenomena bahwa Indonesia berisikan banyak sekali suku bangsa dengan sumber daya alam yang berlainan memicu pola konsumsi pangan yg berbeda.
Di Jawa pangan hewani seumpama telur dan daging ayam yakni yg biasa dimakan masyarakat. Di luar Jawa biasanya konsumsi ikan lebih dominan. Pangan pokok nasi telah lazim dimakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi kearifan setempat di Indonesia Timur yg masih mengonsumsi sagu (papeda) atau ubi jalar semestinya turut diperhitungkan dalam rancangan suguhan makan bergizi gratis.
Biaya makan gratis yg sekitar Rp 15.000 per takaran pasti sanggup dipraktekkan di Jawa yg jalan masuk pangannya lebih mudah. Lain halnya di Papua atau tempat-tempat tertinggal dan terluar yg memiliki tingkat kemahalan harga komoditas pangan yang berlainan dibandingkan di Jawa. Oleh lantaran itu, skenario makan bergizi gratis memang tak sanggup disamakan buat segala wilayah Indonesia.
Pemanfaatan dapur sentral selaku penyedia makan bergizi gratis di sebuah wilayah hanyalah ialah salah sesuatu skenario yg tepat di beberapa wilayah, tetapi mungkin tak sesuai untuk Indonesia secara keseluruhan. Dapur sentral sanggup mengolah masakan dan menawarkan kuliner secara bersamaan buat sekitar 2000 siswa. Kalau setiap sekolah memilik siswa 200-500 siswa, maka dapur sentral sanggup menanggulangi makan bergizi gratis buat 4-10 sekolah.
Karyawan yang menanggulangi dapur sentral sanggup berasal dari anggota tim penggagas PKK, pedagang penganan sekolah yang yg dialihfungsikan, atau dari anggota Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG). Kesemuanya mesti memperoleh pembinaan pembuatan pangan apalagi lalu lantaran faktor kandungan gizi dan keselamatan pangan tak sanggup terlepas dari kuliner yg mau dihidangkan untuk siswa. Timbulnya keracunan kuliner mesti dicegah dalam kesibukan kuliner bergizi gratis.
Antisipasi sampah plastik dari wadah makan bergizi gratis mesti tertuntaskan dengan menyiapkan wadah yg siap didaur ulang. Penggunaan tray kuliner yang sanggup dipakai berulang sehingga tidak boros budget mesti diperhitungkan lantaran kesibukan ini bersifat jangka panjang. Aturan Rp 15.000 per takaran semaksimal mungkin kesemuanya dibelanjakan buat pangan, bukan untuk wadah plastik.
Mengingat budget yang cukup besar pada 2025 yakni Rp 71 triliun bagi kesibukan makan bergizi gratis, maka penegak aturan mesti dilibatkan sejak permulaan buat mengantisipasi penyelewengan yg mungkin terjadi. Badan Gizi Nasional mesti menggandeng KPK, Kejaksaan, maupun Polisi Republik Indonesia dalam menemani kesibukan andalan pemerintah gres Prabowo-Gibran.
Antisipasi Hal Buruk
Badan Gizi Nasional mulai diisi staf dan pegawai gres yang belum pernah menyelenggarakan proteksi makan bergizi gratis secara kolosal di tingkat nasional. Antisipasi hal-hal jelek di saat implementasi kesibukan mesti dipikirkan jalan keluarnya. Misalnya, ketidaksesuaian suguhan yang disodorkan dengan selera siswa, keterlambatan kuliner tiba di sekolah, kelangkaan materi baku makanan, dan ketersediaan air bersih di sekolah yang diinginkan siswa untuk basuh tangan sehabis makan.
Pasal 5 ayat 1 Perpres No 83 tahun 2024 menyebutkan bahwa target pemenuhan gizi meliputi penerima didik, anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Oleh lantaran itu, sinergi Badan Gizi Nasional dengan data jumlah sekolah dan siswa dari tingkat dasar hingga menengah di bawah Kemdikbud mesti dijalankan sebaik mungkin di seluruh pelosok Tanah Air. Demikian pula sekolah-sekolah keagamaan/pesantren yg berada di bawah naungan Kemenag.
Dengan disebutkannya target gizi yakni anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, maka penguatan posyandu selaku wadah layanan gizi penduduk mesti mendapat perhatian dari Badan Gizi Nasional. Revitalisasi posyandu mesti menjadi prioritas. Persepsi penduduk bahwa posyandu hanya wilayah penimbangan anak mesti diluruskan.
Pemugaran gizi dalam bentuk proteksi kuliner perhiasan (PMT) buat anak bergizi kurang, penderita gizi buruk, dan stunting mesti memperhatikan mutu kuliner yg diberikan dan durasi proteksi kuliner perhiasan biar anak penderita persoalan gizi “naik kelas” menjadi bergizi normal. Makanan perhiasan di posyandu jangan lagi cuma secangkir kacang hijau atau sebutir telur
Kader posyandu mesti mendapat insentif yg layak, sehingga mereka lebih bersemangat ikut serta merampungkan duduk masalah gizi di tingkat masyarakat. Kader perlu mendapat pembinaan secara berkala biar wawasan gizinya meningkat dan pemahamannya ihwal kuliner perhiasan bagi anak balita menjadi lebih baik. Ketrampilan mengolah kuliner bagi anak balita mesti diajarkan sehingga bawah umur di posyandu menemukan hak yg serupa dengan penerima didik yang menjadi target makan bergizi gratis.
Sebagai penutup, idealnya implementasi kesibukan makan bergizi gratis ini dijalankan secara sedikit demi sedikit di beberapa propinsi pada tahun pertama. Lesson learned pada tahun pertama disempurnakan dan dijadikan pembelajaran tahun selanjutnya buat target yang lebih luas yakni di level nasional.
Dalam empat bulan mendatang Badan Gizi Nasional mesti sudah menyiapkan implementasi kesibukan makan bergizi gratis yg mau akan dilaksanakan pada permulaan 2025. Oleh lantaran itu, banyak sekali skenario implementasi makan bergizi gratis mesti diujicobakan dan dinilai kelayakannya untuk diterapkan. Kita tunggu peran Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki mutu SDM bangsa Indonesia.
Prof. Ali Khomsan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB University, Wakil Ketua Klaster Kesehatan Asosiasi Profesor Indonesia (API)
Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Perdeo: 2 Januari Kita Laksanakan
badan gizi nasionalmakan siang gratis 15 ribu
Hoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya
